Drama Baru Pilkada Sumut….!!! Bukankah SMA Dibawah Naungan Dinas Provinsi atau Berhakkah Suku Dinas Wilayah II?

Oleh : Syamp Siadari

Ketua LSM Forum13 Indonesia

Diduga kejanggalan Ijazah sang petarung pun semakin bahan ocehan, malah semakin terlihat labilnya para TS yang mengurus berkas Legalisis Ijazah sebagai mana putusan Bawaslu Provinsi Sumut.

Hilangnya Ijazah yang dilaporkan pertanggal 5 Maret 2018, menjadi alasan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)  tertanggal 09 Maret 2018.

Anehya SKPI yang diterbitkan suku dinas wilayah II terkesan dipaksakan karena tahun silam semua masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa saat ini suku dinas kabupaten / kota tidak lagi berhak membuat kebijakan untuk SMA dan sederajat tetapi sudah menjadi ranah Dinas Pendidikan Provinsi.

SKPI dan Legalisirnya kembali dijadikan dokumen kelengkapan pencalonan,  hal ini menjelaskan bahwa disinyalir sudah bertentangan dengan putusan Bawaslu Provinsi Sumut yang meminta supaya Paslon yang tercoret/penggugat melakukan legalisir Ijazah dengan pengawasan ekstra,  bukan meminta supaya Ijazah diganti dengan SKPI.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dengan tahapan analisis dalam semua hal menarik SMA/SMK dan sederajat beralih dibawah naungan Dinas Provinsi bukan lagi hak dan wewenang Dinas Pendidikan Tingkat II. Hal ini dapat menjadi acuan bagi KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penilaian dan rapat pleno akan pembahasan serta supaya menyertakan ahli dalam administrasi tata usaha negara dan pihak penegak hukum.

Hilangnya Ijazah seraya tidak mampu dengan gablang diterima akal sehat,  karena sekonyol konyol insan tidak akan sesemberono itu menghilangkan berkas penting seseorang apalagi dalam hal ini yang disebut menghilangkam adalah TS yang mengurus berkas,  terkesan adanya dugaan manipulasi maupun upaya persekongkolan jahat.

KPU Provinsi Sumatera Utara lembaga yang independen diharap bersedia menggandeng lembaga anti rasuah (KPK),  Mabes Polri dan penegak hukum lainya dalam tahapan verifikasi pasangan calon yang kembali melakukan perbaikan berkas guna menjaga dan menghindar dari permainan politik yang semakin waswas.

(Bersambung…………………..)