Jakarta – Duel maut ala Gladiator antar pelajar yang menewaskan seorang siswa SMA berinisial A (17) salah satu siswa SMK di Kecamatan Gunung Putri Bogor menjadi perhatian serius Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sebab kasus Gladiator ini terus berulang dan terulang lagi tanpa penyelesaian yang mengakar pada persoalan prilaku kekerasan peserta yang dibiarkan terjadi dilingkungan sekolah.
Perkelahian antar pelajar ini tentu tidak terlepas dari tanggung jawab dari pengelolah sekolah dimana saat ini korban sedang menempuh studinya dan tidak terlepas juga dari tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Sebab kasus Gladiator ini bukanlah yang pertama terjadi di Bogor dan diketahui pula bahwa sekolah atau tempat korban dan pelaku belajar sudah sering terjadi atau langganan perkelahian antar pelajar namun tidak mendapatkan perhatian dari pihak sekolah terutama Dinas Pendidikan sebagai pemegang kendali institusi pendidikan di Kabupaten Bogor.
Atas peristiwa ini Komisi nasional Perlindungan Anak memandang perlu dan serius mendesak Bupati Bogor untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan keberadaan sekolah – sekolah yang masih membiarkan terjadinya praktek-praktek kekerasan di satuan pendidikan.
Bersesusian dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional lingkungan wilayah yang mewajibkan Lembaga Pendidikan dan satuan pendidikan serta lingkungan sekolah di wilayah hukum Kabupaten Bogor harus steril dan menjadi zona bebas dari kekerasan, bullying dan dari segala bentuk kekerasan lainnya.
Merujuk kasus Gladiator yang terjadi di Gunung Putri ini, Komnas Anak meminta kepada Bupati Bogor untuk segera mencanangkan Sekolah Ramah Anak agar sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak – anak untuk mempersiapkan cita-cita dan masa depannya sehingga menjadi sumberdaya yang unggul sesuai dengan program pemerintah yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni membangun sumberdaya yang unggul dan bersaing lewat penyiapan pendidikan bebas dari kekerasan dan yang memerdekakan peserta didik.
inilah pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak terhadap peristiwa meninggalnya A akibat dari perkelahian pelajar ala Gladiator yang terjadi Kamis 22 Agustus 2019 yang lalu sekitar pukul 23.30 WIB di depan PT. Vaksindo 2D , Kampung Baru, RT 01/RW 08, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri dibiarkan para orang tua, masyarakat dan para pemimpin yang ada di wilayah Bogor, dengan demikian tidaklah berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak memandang perlu mendesak dan mendorong semua “stakeholder”atau pemangku kepentingan perlindungan anak, orangtua dan masyarakat, tokoh agama, alim ulama, media, dan kalangan akademisi serta para pelajar di wilayah hukum Bogor untuk bersama membangun komitmen melawan dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah dan lingkungan sosial anak.
“Ayo kita minta Bupati Bogor menjadi inisiator mencanangkan SEKOLAH BEBAS DARI KEKERASAN dan LINGKUNGAN SOSIAL ANAK RAMAH ANAK serta memberikan perhatian bahwa kejahatan atau kasus kekerasan harus dilawan dan dihentikan”, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait kepada sejumlah media di Studio Komnas TV di bilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (2/9/2019).
Peristiwa Gladiator itu diawali dengan saat korban janjian dengan tersangka JI (17) dan AM (17) untuk bertemu di depan sebuah pabrik di Wanaherang Kecamatan Gunung Putri. Merekapun pergi menggunakan sepeda motor menuju lokasi.
Setelah bertemu, korban dan pelaku akhirnya melakukan duel maut satu lawan satu dengan menggunakan alat senjata tajam jenis celurit. Akibat dari perkelahian tersebut korban terkena sabetan celurit di bagian tangan sebelah kanan dan paha kaki sebelah kanan serta kepala, kemudian pelaku dan teman-temannya melarikan diri dari lokasi. Akibat dari perkalian tersebut korban meninggal dunia.
Kedua sekolah ini disinyalir muridnya sering terlibat tawuran jadi sudah turun temurun antara senior dan Junior. Hanya karena gengsi. Kejadian ini perlu didalami, siapa sesungguhnya alumni yang dimungkinkan ada geng di dalamnya.
“Kita sangat prihatin atas Kejadian ini, dan berharap di Bogor ini ada penanganan terhadap anak yang terlibat tawuran agar ada perlakuan khusus dan kita meminta kepada orangtua dan masyarakat agar bersama-sama menjaga dan mengawasi anak kita terutama kepada orang tua Jangan sampai hal ini terulang kembali” kata Kapolres Bogor AKBP. Andi Muhammad Dicky kepada sejumlah media di Bogor.
Kapolres juga berharap adanya pengawasan ekstra terhadap alat komunikasi dan kegiatan dari pihak sekolah serta orang tua dalam memperhatikan murid atau anak-anaknya. Diharapkan pula sekolah memberikan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan rohani terhadap muridnya agar tidak dapat terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti tawuran dan perkelahian antar pelajar.
“Atas peristiwa ini, Komnas Anak sebagai institusi yang bertugas untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak Indonesia untuk waktu yang tidak begitu lama berkordinasi dengan Kapolres dan Bupati Bogor untuk kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah maupun kasus kejahatan seksual terhadap seorang putri 8 tahun yang terjadi di desa Telajung Udik, Gunung Putri Bogor beberapa waktu”, tandas Arist.
Mengingat pelaku masih tergolong anak, maka pendekatan penegakan hukum bisa menggunakan UU RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistim Peradilan Pidana ansk (SPPA) tanpa menghilangkan tindak pidananya.
“tidak ada konpromi dan kata Damai untuk kekerasan terhadap anak, hanya saja pendekatannya sedapat mungkin berpersprkstif anak” tambah Arist mengakhiri perbincangan dengan media. Tony Siallagan
Discussion about this post