SekDis Kesehatan Tobasa; Sebenarnya jawaban atas surat LSM IP2 Baja Nusantara sudah ada, namun Bapak bilang jangan disampaikam dulu.
IGNews | Toba – Sekretaris Eksekutif LSM Indonesia Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Nusantara (IP2 Baja Nusantara), Edison Marpaung didampingi Direktur Eksekutif LSM IP2 Baja Ir. Djonggi Napitupulu menjelaskan jika memang bersih, mengapa harus ragu membuka informasi realisasi anggaran. Hal ini patut diduga adanya tata kelola keuangan yang berpotensi merugikan keuangan negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba, Senin (9/3/2020).
Pada TA 2019 Dinas Kesehatan Tobasa mendapatkan alokasi anggaran Dua Puluh Milyar lebih atau (RP. 20.952.053.410.-) dengan rincian yakni, Bantuan operasional Kesehatan Puskesmas Rp 13.409.000.000, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Rp 1.914.000.000, Evaluasi Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Rp 3.065.220.000 kemudian Pelayanan Persalinan Bagi Ibu Hamil Rp 1.855.000.000 dan lainya.
“Banyak rincian kegiatan pada anggaran kegiatan dari ketiga sumber dana, namun kita meminta kepada Dinas Kesehatan melalui surat yang kita sampaikan, namun sampai saat ini belum ada jawaban, bahkan kita akan segera menyurati kembali Dinas Kesehatan” tegas Edison.
Sekretaris Dinas Kesehatan Tobasa Siti Nurya Sirait saat dikonfirmasi Indigonews melalui selulernya mengatakan surat balasan secara kedinasan telah terbit.
”Sebenarnya jawabanya sudah kita buat, namun Bapak (Kepala Dinas Kesehatan.red) masih berada di Jakarta dan setelah Bapak pulang dari Jakarta kita menunjukkan surat dari LSM IP2 Baja Nusantara kepada Bapak dan Bapak membacanya dan setelah itu Bapak menelpon Asisten I dan selanjutnya saya di suruh konsultasi ke PPID Kominfo” ujarnya.
“Saya masih punya atas, tentu saya menunggu atasan saya dari Jakarta. Sebab Bapak Kadis adalah penanggung jawab, sebenarnya jawaban sudah ada namun saya menunggu petunjuk dari atasan, bahkan kita sudah konsultasi dengan PPID Kominfo” jelas Siti Nurya.
“Janganlah langsung ada mencuat adanya ini, adanya itu. Sebab kita telah kordinasi dengan pihak Kominfo, bahkan kegiatan tersebut sudah selesai pemeriksaan dari pihak BPK dan Insfektorat sehingga kita dapat menjawab, namun saat ini belum dapat kita sampaikan jawabannya, lantara belum ada perintah dari Kepala Dinas dan belum di tanda tangani oleh Kepala Dinas” ujar Siti Nurya mengakhiri. Freddy Hutasoit
Discussion about this post