Taput (Indigonews) – Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa, Hestomihi Sihombing memaparkan bahwa delapan dari lima belas Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Pulau Dewata Bali, sementara yang tujuh kecamatan lagi lebih baik memilih Bimtek di Sumatera Utara.
“Delapan kecamatan yang mengikuti Bimtek ke Pulau Dewata Bali dalam hal peningkatan wisata yang akan di programkan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara pembenahan di setiap desa, tujuh Kecamatan lagi memilih di wilayah Sumatera Utara ” ucap Hestomihi.
Kepala Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon, Mantu Sibagariang yang ikut melaksanakan Bimtek ke Pulau Dewata Bali, saat dikonfirmasi seputar apa hasil Bimtek yang akan di terapkan di desa Huta Raja, sementara di desa Huta Raja tidak ada sektor Parawisata yang akan di kembangkan, malah Kades memilih bungkam.
Sementara Kepala Desa Pohan Tongan, Walben Siahaan saat dikonfirmasi seputar penolakan ikut Bimtek ke Pulau Dewata mengatakan lebih memilih di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
“Saya lebih baik memilih Bimtek di wilayah Sumatera Utara pada khususnya ke Brastagi, dengan alasan bahwa daerah saya merupakan daerah pertanian, tentu sektor pertanian yang harus saya kembangkan di desa saya” urai Walben.
“Melakukan Bimtek tentu harus sesuai apa andalan kehidupan masyarakat di desa saya, sebab tujuan Bimtek ini guna penerapan yang akan kita kembangkan di desa kita masing-masing, bukan sifatnya mau hoga-hoga” cetus Walben.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Pijar Keadilan Sumatera Utara Osborn Siahaan BA mengatakan menyayangkan beberapa Kades harus ke Bali untuk Bimtek dan mempertanyakan legal kegiatan.
“Sebelum melaksanakan Bimtek ke Pulau Dewata Bali, apakah Peraturan Desa (Perdes) sudah ada, sebab dalam menggunakan Dana Desa dalam hal sifatnya Bimtek haruslah ada payung hukumnya” jelasnya.
“Juga, pada penggunaan anggaran Dana Desa dalam hal Bimtek haruslah ada feedback’nya atau umpan baliknya, dimana anggaran yang di pergunakan adalah uang rakyat, bukan uang pribadi. Oleh karena itu, para Kades haruslah standbay dalam hal pertanggung jawaban anggaran yang di pergunakannya, apa feedback’nya dalam melaksanakan Bimtek haruslah ada, kalaulah tidak ada, tetali besilah huniannya” tegasnya. Freddy Hutasoit
Discussion about this post