PMKRI Pematangsiantar Desak Polres Simalungun Bersikap Objektif dan Profesional Dalam Konflik Warga Lamtoras dan PT. TPL

Simalungun – Konflik hutan adat kembali lagi terjadi di desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Konflik antara Lembaga Masyarakat Adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (LAMTORAS) dan PT. TPL ( Toba Pulp Lestari ) sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Namun yang disayangkan, hingga saat ini konflik lahan tersebut tidak kunjung menemukan titik terang.

Dampak dari konflik hutan adat tersebut yang terjadi pada tanggal 26 September 2019 yang bermula ketika masyarakat Sihaporas melakukan gotong royong di lahan Hutan adat. Namun, diluar dugaan masyarakat Lamtoras, Bahara Sibuea selaku Humas PT. TPL dan didampingi beberapa pihak keamanan Perusahaan tersebut mendatangi dan melakukan pelarangan aktivitas yang dilakukan masyarakat Lamtoras hingga memantik amarah masyarakat Lamtoras.

Pada peristiwa tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak PT. TPL terhadap seorang balita sehingga amarah masyarakat Lamtoras tidak bisa diredam dan terjadilah percekcokan dan baku hantam antara kedua belah pihak.

Usai peristiwa tersebut, Bahara Sibuea selaku Humas PT. TPL membuat laporan pengaduan kepada pihak Polres Simalungun atas peristiwa tersebut dan keesokan harinya masyarakat Lamtoras, yakni Tomson Ambarita dan Jonny Ambarita membuat pengaduan yang sama kepada Polres Simalungun.

Namun yang disesalkan, pihak Polres Simalungun langsung melakukan penahanan terhadap kedua warga Lamtoras yang berstatus pelapor dan saksi atas pemukulan terhadap saudara Tomson Ambarita, tanpa melakukan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

Edis Galingging selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI Pematangsiantar mengatakan sangat menyesalkan penetapan tersangka terhadap saudara Tomson Ambarita dan Jonny Ambarita yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mendesak Polres Simalungun agar mengkaji ulang penetapan tersangka terhadap Tomson dan Jonny.

Disamping itu juga, ia meminta Polres Simalungun untuk bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus tersebut.

“Laporan masyarakat Sihaporas terhadap oknum karyawan TPL yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang anak 3 tahun kiranya segera ditindaklanjuti oleh Polres Simalungun” jelasnya.

Ia juga meminta agar pihak KPAI untuk mendampingi proses hukum sekaligus membantu menghilangkan trauma yang dialami anak tersebut.

Jonatan Siregar selaku anggota PMKRI P. Siantar juga mengatakan pemerintah harus turut terlibat untuk penyelesaian konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun dengan senantiasa mengedepankan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat rentan, dalam hal ini masyarakat adat Sihaporas, agar konflik ini tidak berkepanjangan. Red01