Mengusir PTPN IV Dari Simalungun Bukan Solusi Bencana Banjir di Jalan Tanah Jawa

IG | Simalungun – Belakangan banyak kalangan masyarakat menyerukan supaya PTPN IV hengkang dari Wilayah Kabupaten Simalungun, sehingga hal ini sangat miris dipahami.

Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari menegaskan dengan wacana atau suara lantang menyerukan PTPN IV diusir dari wilayah administrasi Kabupaten Simalungun bukanlah solusi terbaik untuk penanggulangan bencana yang kerap terjadi seperti baru baru ini bencana banjir yang mengakibatkan longsornya jembatan penghubung di jalan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

“Apa dengan mengusir dan memyuarakan PTPN IV hengkang dari Simalungun suatu solusi, sehingga bencana tercegah dan dapat di tanggulangi” tanya Syamp.

Sisi lain, Syamp mengakui memang beberapa tahun belakangan banyak bencana banjir maupun longsor bersumber dari luapan lahan perkebunan sehingga meresahkan warga Simalungun dan tidak dipungkiri hasil dari perkebunan PTPN IV yang berada di wilayah Simalungun tidak siknifikan menambah PAD Kabupaten Simalungun.

“Mari kita cari solusi untuk terlebih dahulu menanggulangi bencana di wilayah Simalungun khususnya jalan lintas Tanah Jawa yang sampai saat ini belum ada penyelesaianya” jelasnya.

“Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik melalui Gubernur Edy Rahmayadi duduk bersama dengan Direkur Utama PTPN IV membahas penanggulangan bencana tersebut, dimana untuk membuat jalur akses jembatan Pemrov Sumut harus bersedia secepat mungkin mengucurkan dana bencana dan pihak PTPN IV harus bersedia mengucurkan dana untuk melakukan pembangunan tembok penahan, tanggul serta harus mengalihkan aliran air sungai maupun luapan air hujan supaya tidak hanya mengalir ke daerah terputusnya jembatan di jalan Tanah Jawa” harapnya.

Dengan duduk bersama Pemprov Sumut dengan pihak PTPN IV untuk menetapkan solusi yang dicanangkan maka penanggulangan bencana akan teratasi dan rakyat kembali dapat hak kemerdekaan menikmati jalur akses jalan dan jembatan.

“Saya berharap DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Sumut tegas meberikan penalti kepada pihak PTPN IV supaya membuat tanggul dan mengalihkan semua titik saluran air sekalipun biayanya sangat besar tetapi harus dilakukan secepat mungkin serta mengharuskan pihak PTPN IV membangun tembok tembok penahan di semua lahan yang berpotensi tergerus yang akan mengakibatkan longsor” ucapnya.

Syamp menuturkan pihak PTPN IV juga supaya lebih antusias akan kondisi lahan lahan yang berpotensi bencana segera lakukan pembangunan tembok penahan dan bila ada saluran air yang berpotensi akan melebihi volume bila turun hujan segera lakukan pembangunan tanggul dan membangun saluran got raksasa untuk membagi luapan air kebeberapa sungai besar. Red02