IGNews | Siantar – Para anggota DPRD Kota Pematangsiantar diduga tidak lagi memikirkan kepentingan warga, tetapi sudah lebih memikirkan proyek dengan alih alih aspirasi.
Belakangan sesuai pengakuan beberapa orang baik rekanan maupun staff dibeberapa Dinas PU dan Dinas Pendidikan, bahwa proyek akhir Tahun 2020 juga semua jatah para anggota DPRD dengan mengatas namakan fraksi maupun partai.
Seperti di Dinas PU, semua proyek terkesan amburadul seperti proyek pagar Balai Bolon GKPS dijalan Pdt. J Wismar Saragih terkesan bukan untuk kepentingan masyarakat padahal masa pandemi Covid- 19 dimana sesuai peraturan maupun keputusan Presiden anggaran fisik dikurangi dan terlihat proyek pagar tidak keseluruhan menggunakan pondasi, tetapi hanya menempelkan slot beton diatas dinding parit yang sudah lama, begitu juga proyek parit pasangan di depan HKBP Johansen Tampubolon dimana terlihat proyek tersebut tidak tepat sasaran karena sampai saat ini parit menjadi genangan air karena paritnya tidak menyalurkan luapan air hujan kemanapun.
Ada juga proyek parit di jalan Kartini terkesan asalan dan sebelumnya ada juga pemberitaan bahwa dinding parit ada sebagian ketebalan hanya 18Cm. Juga proyek penutup parit di Gang Karsim jalan Pdt. J Wismar Saragih saat ini sudah banyak terlihat rusak ataupun retak karena mulai pekerjaan terlihat pemborong tidak memikirkan kwalitas dan mutu serta ketahanan bangunan, sesuai pengakuan para rekanan meraka mendapat proyek dari petinggi salah satu partai.
Anehnya juga pada Dinas Pendidikan juga semua proyek baik rehabilitasi maupun pagar atau pun penambahan ruangan baru semua dijatah milik anggota DPRD Siantar, seperti di beberapa SDN Siantar Timur konon katanya milik partai bernisial ‘H’ juga proyek di SDN jalan Singosari pembuatan pagar dan tugu terkesan penghamburan anggaran, begitu juga proyek penambahan ruang kelas di lantai II di dan pembuatan parit di SDN belakang kantor PU disamping Polsek Siantar Martoba terkesan asal jadi karena pelaksanaanya juga pertengahan tahun sehingga para pemborong tidak mementingkan mutu dan kwalitas tetapi hanya memikirkan proyek selesai dikerjakan sebelum 31 Desember 2020.
Tragisnya, sesuai pengakuan beberapa rekanan bahwa para anggota DPRD Kota Pematangsiantar baik mengatasnamakan partai maupun fraksi, APBD Tahun Anggaran 2021 semua proyek fisik jatah para legislatif sehingga bak beralih fungsi bukan wakil rakyat tetapi malah agen proyek.
Kadis PU Kota Pematangsiantar, R Simanjuntak acap kali di konfirmasi melalui telephone maupun pesan WhatssApp tidak pernah bersedia berikan penjelasan. Begitu juga Kadis Pendidikan, juga terkesan selalu mengelak bila disambangi ke kantornya. Tim
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.