Simalungun (Indigonews) – Kinerja Badan Pemerintahan Nagori (BPN) Kabupaten Simalungun sayang dianggap amburadul dimana karena ganti perangkat Laptop malah data Tahun 2015 tidak ditemukan.
Kepala Bidang BPN Tagon.M.Sihotang.SIP saat dijumpai dimeja kerjanya, jumat (20/4/2018) pukul 11.05wib menjelaskan bahwa pada saat tahun 2015 dirinya belum menjabat dan bertepatan saat ini Kepala Seksi BPN sedang tugas di Medan.
“Saya tidak hafal 52 Nagori yang masih belum melakukan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) kebetulan Kasie sedang pelatihan di Medan, lagian saya juga harus koordinasi dengan atasan saya” Jelas Tagon.
Begitu juga staff bernama Imman Sinaga tidak bersedia memberikan 52 nama nama Nagori yang masih devenitife sejak tahun 2015, kocaknya data tidak ditemukan di memori laptop karena sudah ada pergantian perangkat komputer baru baru ini.
“Tidak ada dilaptop ini bang kebetulan baru ganti” jelas Imman.
Terkesan CARUT MARUT atau upaya menghilangkan data tahunan diduga terjadi di Kabupaten Simalungun hal ini didasari dengan setiap tahunya selalu adanya rotasi atau perpindahan kantor kedinasan.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari sangat menyayangkan sikap Kabid BPN terkesan tutupi informasi, dimana hanya meminta 52 daftar Nagori sejak 2015 masih devenitife atau belum melaksanakan Pilpanag.
“Perlunya pemahaman dilakukan oleh saudara Tagon selaku Kabid BPN bahwa 52 daftar nagori yang belum melakukan Pilpanag mulai tahun 2015 sampai saat ini bukanlah dokumen khusus negara yang harus dilindungi, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP” Kesal Syamp.
Tambah Syamp, tidak seharusnya satu lembaga masyarakat harus berkirim surat resmi hanya mendapatkan informasi nama nama nagori yang pangulunya masih devenitife mulai tahun 2015 sampai saat ini.
“Tidak berdasar bila saudara Tagon harus meminta supaya saya melalui surat resmi lembaga hanya untuk mendapatkan 52 daftar nagori yang Pangulunya masih devenitif, disinilah perlunya pemahaman para pejabat Simalungun jangan berkelit saat dimintai informasi, tetapi mari kita tunggu apa reaksi BPMD Simalungun akan surat resmi yang kita layangkan lusa (Senin) apakah bersedia memberikan daftar atau berkelit lagi seraya pembohongan publik” tutup Syamp.
Discussion about this post