Keuangan Desa Sulit, Sejumlah Kepala Desa Kabupaten Taput Bungkam Dikonfirmasi Terkait Anggaran 

IGNews | Taput – Beberapa Kepala Desa mengeluh mengenai keuangan Desa, hal itu mencuat dari sejumlah awak media saat bertemu kopi morning di salah satu warung di Kecamatan Siborongborong, Rabu (3/2/2021).

“Keuangan Kepala Desa tidak ada saat ini, mereka (Kepala Desa) mengeluh, lantaran kegiatan pembangunan yang mereka kerjakan dari kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum cair” ucap Kepala Desa ditirukan oleh sejumlah awak media.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Doni Simamora tidak berhasil konfirmasi karena selulernya tidak aktif.

Kasi PMD Kantor Camat Siborongborong, Jekson Sinaga saat di konfirmasi atas sulitnya keuangan Desa saat ini, dan apakah benar Dana Desa dipergunakan untuk pembangunan kegiatan PEN yang didapat Kepala Desa mengatakan “Tidak ada itu, sebab DD Tahun 2020 di pergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid- 19”.

Sejumlah Kepala Desa saat di konfirmasi Indigonews melalui WhatsApp  sampai berita di muat, para Kepala Desa tetap bungkam.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir I Djonggi Napitupulu angkat bicara menjelaskan Pinjaman dana ini telah disiapkan pemerintah sebesar Rp. 15Triliun dari APBN, dan Rp. 5Triliun dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI.

Dana pinjaman PEN Daerah merupakan salah satu program pemerintah sebagai respons untuk menggerakkan roda perekonomian daerah yang terpaksa melakukan realokasi dan refocusing anggaran akibat APBD nya dialihkan untuk penanganan Covid- 19.

“Nah, apabila kita lihat besar anggaran PEN yang didapat oleh Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 326Miliar yang sampai penggunaan anggarannya untuk pembangunan jamban, tembok atau pagar sekolah, lampu hias jalan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kegiatan tersebut dapat di kategorikan Pemulihan Ekonomi ?” tanya Djonggi.

“Untuk itu kita mengharapkan pihak Lembaga Anti Rasuah (KPK) agar menurunkan Tim Supervisi pencegahan dan penindakan guna penyelamatan anggaran PEN tersebut, dimana dalam kegiatan PEN terendus kita melihat dan mendengar, bahwa sejumlah Kepala Desa juga mendapat kegiatan pembangunan dari dana PEN” harap Djonggi dengan tegas. Freddy Hutasoit